BANDAR LAMPUNG – Perubahan status PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII yang merupakan bagian dari perubahan organisasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan berubah namanya menjadi PTPN I Regional 7, tidak mengurangi kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai salah satu Unit Kerja PTPN I, PTPN I Regional 7 akan tetap menjadi salah satu sendi stabilitas ekonomi kawasan yang berkontribusi maksimal secara ekonomi dan sosial untuk masyarakat sekitar.
Pernyataan itu disampaikan Region Head PTPN I Regional 7 Denny Ramadhan
usai diterima Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni di Palembang beberapa
waktu lalu. Ia mengatakan, perubahan status ini secara struktur organisasi
mengalami perubahan, namun secara aset, sumber daya, dan kiprahnya tidak
mengalami perubahan.
“Dengan perubahan ini, kinerja operasional PTPN I Regional 7 dituntut
untuk lebih optimal. Fokus kepada peningkatan produksi, menjaga kualitas
produk, serta menjalankan seluruh kebijakan strategik yang telah ditetapkan
oleh Manajemen Subholding dengan tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada.
Untuk itu setiap personil harus bisa bergerak lebih agile dan akseleratif dari
sebelumnya,” kata Denny.
Denny didampingi SEVP Business Support Okta Kurniawan dan SEVP Operation Wiyoso menemui Pj Gubernur Sumsel dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan perubahan struktur organisasi di PTPN III (Persero). Sebelumnya, Board of Regional Management PTPN I Regional 7 ini juga menemui Kapolda Sumsel Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo di Mapolda Sumsel, Palembang.
Sesuai program transformasi bisnis yang dicanangkan PTPN III (Persero), pembentukan Subholding SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo merupakan upaya untuk terus tumbuh berkembang serta berkontribusi maksimal. Hal ini untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Mengutip pernyataan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara M. Abdul
Ghani, Denny mengatakan integrasi ini untuk memperkuat posisi Perusahaan agar
memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Manajemen menyatakan sangat
optimistis target-target akan tercapai karena memiliki sumber daya lahan yang
luas, sumber daya manusia yang kompeten, inovasi teknologi yang terus dipacu,
dan digitalisasi di semua aspek bisnis.
Dalam konteks ini, Denny menyatakan sebagai bagian dari Subholding
SupportingCo, Regional 7 siap menerjemahkan kebijakan makro itu sebagai
landasan operasional. Ia menyebut, secara struktur dan infrastruktur Regional 7
memiliki sumber daya yang mendukung program transformasi bisnis tersebut.
“Kami memiliki struktur dan infrastruktur yang sudah mapan sejak masih
sebagai PTPN VII. Jadi, secara operasional kami sangat optimistis dengan
target-target tersebut karena kami akan lebih fokus kepada kinerja produksi.
Dengan sentralisasi manajemen saat ini, kami yakin kinerja PTPN Group akan
semakin baik,” kata Denny.
Menyinggung soal peran Regional 7 dalam dinamika pembangunan daerah,
Denny menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan mandat negara kepada
Perusahaan. Ia menyebut, PTPN III (Persero) sebagai BUMN mengemban misi
pembangunan bangsa secara simultan.
Denny menggambarkan, keberadaan kebun-kebun dan pabrik-pabrik milik PTPN
I Regional 7 hingga saat ini masih menjadi orbit ekonomi dan sosial di berbagai
wilayah. Setiap hari, ribuan Karyawan bekerja dan mendapatkan upah layak dari
Perusahaan. Aktivitas itu juga mengundang kegiatan lain yang melibatkan
masyarakat sekitar dengan berbagai usaha, baik perdagangan maupun jasa.
“Aktivitas kami tetap sama. Peran kami dalam dinamika ekonomi, sosial,
budaya, kemasyarakatan, dan aspek turunan lainnya juga tetap sama. Seperti misi
awal pendirian PTPN, meskipun terus memaksimalkan kinerja untuk meraih
keuntungan, misi sebagai agen pembangunan tetap melekat. Jadi, tidak ada yang
perlu dikhawatirkan,” kata Denny.
Safari kunjungan Denny dan pejabat utama lain bertujuan untuk
menyampaikan kebijakan Holding Perkebunan Nusantara tentang perubahan status
ini. Denny menyatakan silaturahmi ini penting berkaitan dengan relasi strategis
bisnis, penyesuaian model kerja sama, dan relasi birokrasi yang harus
menyesuaikan dengan status Perusahaan saat ini.
“Yang pasti, kami hanya berubah status entitas. Selebihnya, secara
operasional masih tetap sama. Demikian juga untuk berbagai teknis kerja sama
dengan para pihak atau stakeholders. Bedanya, kalau dulu berbagai kebijakan
diambil di Kantor Direksi (sekarang disebut Kantor Regional 7), sekarang
berpindah ke Manajemen Subholding yang berkedudukan di Jakarta. Ini yang perlu
diketahui oleh stakeholders,” kata dia.
Tentang peran Regional 7 terhadap lingkungan sekitar, Denny menyatakan
bahwa kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan stakeholders, lingkungan
sekitar, dan berbagai kebijakan situasi darurat masih sama dengan sebelumnya.
“Kami tetap concern dengan peran perusahaan untuk masyarakat, terutama
masyarakat sekitar. Program TJSL alias Tanggung Jawab Sosial Lingkungan,
termasuk di dalamnya Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK),
masih tetap ada.” kata dia.
Selanjutnya Denny secara khusus meminta dukungan stakeholders, khususnya masyarakat dan aparat desa/kecamatan/kabupaten sekitar kebun dan pabrik. Ia menyatakan, hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan perangkat pemerintahan di sekitar lokasi usaha diharapkan dapat tetap terjalin.
“Kami sangat meyakini, tetangga adalah penjaga terbaik bagi Perusahaan.
Kami bisa berusaha dan beraktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang jika
mendapat dukungan tetangga yang baik. Sebagai tetangga, insyaAlloh kami akan
menjadi bagian dari solusi kebutuhan masyarakat sekitar. Kami mohon
dukungannya,” pungkasnya.